Beli Apache, Pemerintah Dinilai Langgar Kontrak

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan DPR RI menilai pemerintah melanggar kesepakatan dengan PT Dirgantara Indonesia jika jadi membeli delapan unit helikopter Apache asal Amerika Serikat. Pasalnya, Kementerian Pertahanan saat ini sudah terikat kontrak dengan perusahaan pelat merah itu.

"Sudah sepakat terkait pengadaan delapan unit heli serang dan 16 unit heli serbu dari PT DI," ujar Wakil Ketua Komisi Pertahanan Tubagus Hasanudin saat dihubungi Tempo, Senin, 24 September 2012. Nilai kontrak untuk dua kegiatan pengadaan tersebut, kata Hasanudin, mencapai US$ 90 juta dan US$ 170 juta.
DPR mengaku tidak tahu-menahu adanya rencana pembelian delapan unit heli serbu AH 64 D Apache buatan Boeing itu. "Selama ini, Menteri Pertahanan tidak ada koordinasi terkait ini (pembelian Apache)," ujarnya.
Untuk itu, DPR mengaku tak mengetahui pasti apakah pembelian ini bisa dilaksanakan atau tidak. "Kami juga tak mengerti karena mendadak," kata Hasanudin.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan membeli delapan helikopter Apache dari Amerika Serikat. Rencana penjualan delapan unit AH-64D Longbow Apache ini juga sudah diberitahukan oleh Presiden Barack Obama pada Kongres Amerika, kata Hillary, Kamis lalu, 20 September 2012.
"Kongres sudah diberi tahu mengenai perjanjian penjualan ini," kata Clinton seusai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, seperti dikutip dari Reuters.
Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono mengakui bahwa pembelian helikopter serbu memang telah diagendakan TNI Angkatan Darat sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan MEF Minimum Essential Force). "Heli serbu itu bermacam-macam. Ada Apache, ada Black Hawk, dan negara-negara lain juga mengeluarkan (jenis heli ini)," katanya.
Hingga kini, pembelian helikopter serbu tersebut sedang dikaji oleh TNI AD untuk mengetahui pilihan terbaik bagi mereka. "Apakah Apache atau Black Hawk, saya serahkan sepenuhnya kepada TNI Angkatan Darat untuk mengkaji dan menentukan pilihannya," ujar dia. Kendati begitu, ia mengakui, helikopter jenis tersebut diperlukan oleh TNI AD karena memiliki banyak kegunaan.
Kepala Dinas TNI AD Brigadir Jenderal Sisriadi mengamini pernyataan Agus. "Sesuai dengan pernyataan Panglima TNI, ya, kami memang butuh," ujarnya.
Namun Sisriadi enggan memerinci sejauh apa proses pengadaan helikopter serbu itu sudah dilakukan. Dia mengaku akan kembali mengecek detail pengadaan alutsista itu.
SUBKHAN